Antitrust, Penggabungan Usaha, dan Persaingan Politik

Antitrust, Penggabungan Usaha, dan Persaingan Politik

Masalah Kekuasaan Perusahaan

            Bagian paling penting dari kebijakan antimonopoli adalah kekuasaan perusahaan dan jika sejauh apa pemerintah harus membatasinya. Kekuasaan perusahaan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi pemerintah, ekonomi, masyarakat berdasarkan sumber daya organisasi itu. Perusahaan-perusahaan memiliki sumber daya untuk membuat kontribusi besar untuk kampanye politik. Perusahaan-perusahaan itu mendominasi tidak hanya mengutamakan  pembuatan produk dan pelayanan, tetapi juga semakin menjadi seperti kegiatan meraih sektor public seperti pendidikan, penegakan hukum, dan penyediaan layanan sosial.

Undang-undang Antitrust Industri

Tujuan undang-undang antitrust dan persaingan adalah menjaga persaingan atau melindungi konsumen terhadap iklan yang menipu terutama ekonomi dalam karakter lain. Meskipun lebih peduli dengan masalah sosial dan etika, seperti keinginan untuk mengekang kekuatan besar atau bahkan ingin kembali ke masyarakat petani kecil dan bisnis. Hasilnya adalah terjadi tumpang tindih dan bertentangan dengan tujuan.

1.      Tujuan ekonomi yang paling penting dari undang-undang antitrust adalah sebagaiberikut:
Perlindungan dan pemeliharaan antimonopoli adalah tujuan utama. Undang-undang antitrust melakukan hal ini dengan melarang monopoli, melarang kompetisi yang tidak adil, dan menghilangkan diskriminasi harga dan kolusi. Mereka juga melindungi persaingan dengan memblokir merger yang akan memungkinkan sebuah perusahaan tunggal untuk mendominasi pasar. 

2.      Tujuan kedua dari kebijakan antitrust adalah untuk melindungi kesejahteraan konsumen yang melakukan penipuan dan tidak adil. Undang-undang antitrust asli ditujukan terutama untuk memelihara persaingan seakan-akan bahwa konsumen akan dijaga selama kompetisi yang kuat, meskipun pembuat kebijakan menyadari bahwa beberapa metode bisnis dapat digunakan untuk menyesatkan konsumen, terlepas dari jumlah kompetisi tersebut.

3.      Untuk melindungi yang kecil, perusahaan bisnis mandiri dari tekanan ekonomi yang diberikan persaingan usaha besar.Undang-undang antitrust melarang harga yang bersaing, praktek menjual di bawah biaya produsen untuk mengusir saingan keluar dari bisnis.

Kunci dari Isu Antitrust

Komunitas bisnis, kebijakan pemerintah, dan masyarakat umum harus mencari jawaban untuk beberapa isu kunci jika undang-undang antitrust dan peraturan untuk melayani keperluan bisnis dan masyarakat dengan baik. Beberapa yang paling penting secara singkat dibahas:

·         Monopoli

·         Inovasi

·         Teknologi Bisnis yang Tinggi

Merger Perusahaan

Merger perusahaan adalah kombinasi dari satu perusahaan dengan yang lain. Karena merger kadang-kadang menyebabkan monopoli dan mengurangi persaingan, regulator antitrust sangat terlibat dalam memutuskan merger yang harus diterima dengan yang tidak.

Konsekuensi Merger Perusahaan

Merger sering membawa manfaat besar bagi kedua perusahaan, termasuk skala ekonomi dan akses ke teknologi baru dan pasar. Kadang-kadang, bagaimanapun, merger dapat merusak tanggung jawab perusahaan untuk berbagai stakeholder. Karyawan sering kehilangan pekerjaan mereka ketika perusahaan bergabung, sebagai posisi duplikat dihilangkan, dan masyarakat setempat menderita ketika sebuah perusahaan besar bergerak keluar atau bergeser kegiatannya ke daerah lain. Nilai saham sering naik ketika merger atau akuisisi diumumkan jika pemegang saham merasakan manfaat dari sinergi (kekuatan yang saling melengkapi) antara dua perusahaan. Tapi pemegang saham juga bisa terluka, khususnya di mana akuisisi terlalu mahal

atau tidak dipikirkan dengan baik. Merger dan akuisisi dapat berfungsi sebagai stimulus yang dinamis, menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan seluruh ekonomi dari peningkatan efisiensi dan tekanan pasar. Bagaimanapun, pengalaman menunjukkan bahwa kombinasi bisnis tersebut dapat mahal dalam hal ekonomi dan sosial beberapa stakeholder. 

Perbandingan Kebijakan Persaingan

Bangsa-bangsa lain memiliki versi mereka sendiri undang-undang antitrust, sering disebut sebagai kebijakan persaingan. Pada tahun 2000, 80 negara, 80 persen dari perdagangan dunia, telah mengadopsi beberapa bentuk PoIicy of antitrust.  Eropa memiliki sejarah Amerika Serikat tertinggal dalam peraturan antitrust, tetapi telah dengan cepat menangkap. Pada akhir 1960, hanya satu negara di Eropa, Jerman, memiliki lembaga penegakan antitrust. Hari ini, Uni Iuropean (UE) memiliki set lengkap kebijakan persaingan, mencakup banyak 'masalah yang sama sebagai hukum antitrust AS. Karena pengalaman yang unik sejarah Eropa, penekanan penegakan ada beberapa-apa yang berbeda dari Amerika Serikat. Regulator telah memberikan perhatian khusus pada dominasi pasar dengan negara-ruii sebelumnya perusahaan di timur dan negara-negara Eropa Tengah, misalnya. Mereka juga telah khawatir tentang diskriminasi harga di seberang perbatasan nasional di Eropa. Negara-negara berkembang di seluruh dunia telah juga pindah untuk mengadopsi kebijakan persaingan, karena mereka telah semakin memasuki ekonomi global. Regulator antitrust AS telah bekerja dengan para pejabat di Kazakhstan Zimbabwe, misalnya untuk membantu mereka mengembangkan undang-undang antitrust mereka sendiri. Kebijakan persaingan bahkan telah diusulkan di negara-negara yang lama dijauhi mereka.

Globalisasi dan Kebijakan Persaingan

Globalisasi cepat bisnis telah menciptakan tantangan baru bagi penegakan antitrust di semua negara. Regulator, pembuat kebijakan, dan pengadilan sekarang harus menjawab pertanyaan sulit dan kompleks, sering tidak diantisipasi oleh para perumus undang-undang antitrust.

·         Penegakan antitrust dan Daya Saing Nasional

Baik di Amerika Serikat dan di tempat lain, regulator telah menjadi semakin sensitif terhadap dampak dari penegakan pada kemampuan perusahaan domestik untuk bersaing secara efektif dalam ekonomi global. Mereka telah enggan untuk memblokir merger, memecah monopoli, atau mencegah upaya-upaya penelitian bersama di mana ini akan memperkuat daya saing nasional. Hal ini kadang-kadang menciptakan dilema untuk regulator, ketika tujuan dari sebuah pasar, bebas dan kompetitif secara nasional bertentangan dengan tujuan ekonomi yang kuat, relatif terhadap negara-negara lain.

·         Menegakkan Hukum Antitrust terhadap Perusahaan Asing

Dalam beberapa tahun terakhir, regulator telah semakin bersedia untuk mengatasi kemungkinan pelanggaran hukum antitrust oleh perusahaan asing. 
Dalam beberapa kasus, regulator telah pindah untuk menuntut perusahaan-perusahaan internasional yang telah menyiapkan operasi atau membeli sebuah anak perusahaan di negara mereka.