BUSINESS-GOVERNMENT RELATION


                                         BUSINESS-GOVERNMENT RELATION

Pemerintah menetapkan aturan-aturan terhadap bisnis yang  ada di masyarakat, karena itu peraturan pemerintah melalui kebijakan publik harus bener-bener diperhatikan oleh para manajer. Hubungan pemerintah dengan pebisnis bisa berupa hubungan kooperatif maupun adversial berbagia kebijakan ekonomi maupun sosial sangat mempengaruhi masysrakat dimana bisnis itu berada, banyaknya regulasi dari pemerintah juga turut mempengaruhi bisnis secara langsung. Manajer-manajer harus memahami tujuan-tujuan dan akibat-akibat yang bisa ditimbulkan dari kebijakan dan regulasi pemerintah, baik itu di dalam negrii maupun di luar negeri agar bisa menjadi persaingan bisnis yang kondusif dengan cara yang sah.
Bagaimana Hubungan antara bisnis dan pemerintah
    hubungan antara bisnis dan pemerintah cenderung dinamis dan kompleks. Pemahaman tentang wewenan pemerintah dan hubungannya dengan bisnis sangat esensial bagi manajer untuk mengembangkan strategi dan tujuan dari organisasinya
•    Peran kebijakan publik pemerintah
Dalam beberapa situasi, pemerintah banyak bekerja lebih dekat dengan pengusaha untuk membangun hubungan yang kooperatip dan berusa untuk mencari sasaran yang saling menguntugkan. Basiksdari korporasi ini mungkin sebagai inti dari  nilai sosia dari suatu bangsa. Di beberapa negara di Asia. Lingkungan terlihat sebagai satu kesatuan keluarga termasuk keduanya bisnis dan pemerintah.  Dengan demikin bekerja sama sebagai suatu keluarga memunculkan  dua kekuatan yang dapat berusaha untuk menghasilkan benefit untuk keduanya bisnis dan pemerintah.
•    Komplik pemerintah dan Bisnis
Dalam beberapa situasi sasaran pemerintah dan objek dari pebisnis saling bertentangan dan komplik seperti ini menghasilkan hubungan yang saling bertentangan. Pemerintah mungkin juga akan bereaksi dengan perlawanan  dari pebisnis ketika timbul petentangan negativ dari luar . negative externaliti atau efek, dihasilkan ketika perusahaan mnaufaktur atau distributor dari produk memberikan peningkatan terhadap harag secara tibva-tiba yang dilahirkan dari konsumen, pesaing, komunitas tetangga, dan para stakeholder bisnis. Untuk menontrol hal demikina pemerintah mungkin akan mengambil langkah regulasi bisnis.
•    Isu legitimas
Manajer perusahaan mungkin mendapat tantangan dengan dilema ketika akan memeulai suatu bsinis di beberapa negara yang mana bisnisnya tidak mendapat dukungan dari kekeuatan hukum. Kadang kala mereka berpikir untuk melakukan politik aktif  atau menunda untuk melakukan usahanya sampai kegitimasi pemerintah telah terpasang.
PERAN KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH
    Kebijakan publik adalah suatu rencana yang diambil pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan besar yang mempengaruhi hajat penting warga negara. Meskipun berbeda disetiap negara pada dasarnya kebijakan publik merupakan sekumpulan tujuan, rencana. dan tindakan yang digunakan oleh masing-masing negara untuk mencapai tujuannya.  Pemerintah pada umumnya tidak akan mengambil tinfakan kecuali bila hajat penting wrga negara harus terpenuhi dan tujuan masyarakat harus dicapai.
Unsur-unsur kebijakan publik
Tindakan pemerintah diberbagai negara dapat dipahami dalam beberapa unsur kebijakan publik yang meliputi :
•    Public policy input
•    Public policy goal
•    Public policy effects

Jenis-jenis kebijakan publik
Kebijakan publik yang dibuat pemerintah ada dua macam yakni kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial. istilah kebijakan fiskal berarti pola dari perpajkan dari suatu pemerintah dan penggunaannya untuk menstimulus ata mendukung perekonomian, sedangkan istilah kebijakan moneter berarti kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi persediaan, penawaran, dan nilai mata uang nasional, nilai uang suatu negara sangat berpengaruh terhadap bisnis dan masyarakat. Bentuk dari kebijakan ekonomi yaoitu kebijakan pajak, kebijakan industri, dan kebijakan perdagngan, sedangkan bentuk dari kebijkan sosial adalah suatu system yang terperinci dalam pelayanan masyarakat sepertii layanan sosial (kesehata dan pendidikan)
REGULASI PEMERINTAH DALAM HAL BISNIS
    Masyarakat bergantung pada pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh warga negara dan organisasi, aturan-aturan inilah yang disebut regulasi. Regulasi merupakan jalan utama untuk menyelesaikan kebijakan publik. Karena pemerintah mengendalikan banyak tingkatan (pusat, provensi dan daerah), maka bisnis meodern mengahadapai  berbagai macam regaulasi yang sangat komples. Perusahan-perusahaa sering membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk mengawasi dan mengatur hubungannya degan pemerintah.
Jenis-jenis regulasi :
•    Regulasi ekonomi
Bertujuan untuk mengubah pengoprasian normal dan pasar bebas da kekuatan persediaan dan penawaran, regulasi ekonomi mencakup pengontrolan harga atau upah pengalokasian sumberdaya publik, menetapkan wilayah-wilayah pelayanan, mengatur jumlah partisipan, pendistribusian sumber daya.

•    Regulasi sosial
Bertujuan untuk tujuan-tujuan sosial yang penting seperti melindungi konsumen dan lingkungan dan enyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi para pekerja, persamaan kesempatan kerja, perlindungan pensiun, dan perawatan kesehatan bagi para pegawai.
EFEK REGULASI
    Regulasi empengaruhi banyak segi kehidupa temasuk busnis, kadang-kadang konsekuensi dari regulasi memang diinginkan, tapi dilaing wakut tidak diinginkan atau  secara kebetulan kadangkala konsekuensi muncul dari aksi regulasi.  Pada umunya, pemerintah berharap keuntungan  dari regulasi mengalahkan besarnya biaya.
•    Biaya regulasi
Sebuah masyarakat industri seperti amerika dapat mengusahakan apapun, termasuk regulasi-regulasi sosial, apabila berkenaan dengan masalah biaya, kadang-kadang keuntungan yang diperoleh sebanding denganbiaya yang dikeluarkan, tetapi  kadang-kadang juga tidak melakukan uji analisis tentang biaya,
•    Pembentukan regulasi lanjutan
Jumlah kegiatan regulasi terkadang meningkat dalam suatu waktu, namun dilain waktu menurun. Deregulasi adalah pemindahan atau penurunan otoritas dan kegiatan reghulasio pemerintah
REGULASI DALAM KONTEKS GLOBAL
•    Regulasi produk impor: setiap negara mempunya standar tersendiri bagi sebuah produk untuk dapat dijual dinegaranya. Pemerintah sering mendapat tekanan dari pihak-pihak yang bersankutan seperti perusahaan-perusahaan lokal, organisasi buruh, dan komunitas-komunitas lainnya untuk menutup pasar-pasar lokal dari masuknya pedagang-pedagang asing
•    Regulasi produk ekspor
Pemerintah punya kepentingan untuk mengetahui produk-produk bisnis apa yang mereka ekspor ke negara-negara lain,



Comments